By: Tabrani. ZA
Pendidikan dan politik
merupakan dua elemen yang penting dalam sistem sosial politik suatu Negara,
baik Negara maju maupun berkembang. Pada umumnya kedua elemen ini selalu
dipisahkan, sehingga seakan-akan tidak berhubungan satu dengan lain. Padahal
keduanya sangatlah berkaitan. Bila tidak ada pendidikan tidak akan ada
orang-orang yang mampu menjalankan dan mengelola dunia pemerintahan ataupun
dunia politik, dan sebaliknya jika tidak ada politik, pendidikan tidak akan
mampu berjalan karena kekurangan aspek-aspek pendukung seperti sarana dan
prasana pendidikan yang disebabkan tidak adanya pengelola uang Negara maupun
kebijakan-kebijakan yang mendukung terselenggaranya proses pendidikan.
Lebih dari itu,
keduanya satu sama lain saling menunjang dan saling mengisi. Lembaga-Lembaga
dan proses pendidikan berperan penting dalam membentuk perilaku politik
masyarakat di negara tersebut. Begitu juga sebaliknya, lembaga-lembaga dan
proses politik di suatu Negara membawa dampak besar pada karakteristik
pendidikan di Negara tersebut. Ada hubungan erat dan dinamis antara pendidikan
dan politik di setiap Negara. Hubungan tersebut adalah realitas empiris yang
telah terjadi sejak awal perkembangan Peradaban manusia dan menjadi perhatian
para Ilmuwan.
Hubungan erat antara
pendidikan dengan politik dapat memberikan dampak positif dan negatif bagi
perkembangan pendidikan. Dampak positif yang dapat dihasilkan dari hubungan
keduanya adalah pemerintah sebagai pemegang peranan penting dalam politik dapat
memberikan subsidi kepada pendidikan. Dengan adanya subsidi tersebut pendidikan
bisa berkembang sebagaimana mestinya. Jika pemegang tanggung jawab pendidikan
dalam politik tidak mempunyai kompeten dalam bidang pendidikan, maka pasti ini
sangat membahayakan pendidikan. Akan tetapi jika orang yang memegang amanah
untuk mengembangkan pendidikan dalam sistem pemerintahan suatu negara adalah
orang yang amanah serta mempunyai kapabilitas di bidang pendidikan maka ini
sangat memungkinkan untuk memberikan kontribusi besar dalam pengembangan
pendidikan, khususnya di Indonesia.
Terlepas dari itu
semua, Jika kita melihat realitas politik di Indonesia saat ini, maka hendaknya
pendidikan dijadikan satu hal yang netral, khususnya jika kita melihat kondisi
politik di Indonesia saat ini. Ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya
penyalahgunaan lembaga pendidikan sebagai penyalur dari kepentingan politik
tertentu. Selain itu, jika pendidikan tidak dinetralisir dari dunia politik,
maka kepentingan politik akan dimasukkan ke dalam lembaga pendidikan. Dan ini
akan memecahkan konsentrasi lembaga terhadap pendidikan, yang pada akhirnya
akan merusak nilai-nilai mulia pendidikan.
Dalam ungkapan
Abernethy dan Coombe (1965:287) Education and politics are inextricably
linked (Pendidikan dan politik terkait tanpa bisa dipisahkan). Menurut
mereka(1965: 289), hubungan timbal balik antara pendidikan dan politik dapat
terjadi melalui tiga aspek, yaitu pembentukan sikap kelompok (group
attitude), masalah pengangguran (unemployment), dan peranan politik
kaum cendekia (the polical role of the intelligentsia).
Meskipun hubungan atau keterkaitan
antara politik dan pendidikan begitu kuat dan riil, tidak semua orang mengakui
dan mendukung realitas tersebut. Banyak pihak yang resah dengan realitas tersebut
dan menginginkan upaya-upaya perubahan untuk meminimalisasi atau mengikis
elemen-elemen politik dalam dunia pendidikan. Mereka menginginkan agar
pendidikan dan politik menjadi dua wilayah yang terpisah dan tidak berhubungan.
Mereka percaya bahwa pemisahan antara politik dan pendidikan dapat dilakukan
untuk membebaskan lembaga-lembaga pendidikan dari berbagai kepentingan politik
penguasa.
Namun, apapun latar
belakang dan tujuan kemunculannya, kecenderungan pemisahan dan pengintegrasian
pendidikan dan politik, keduanya akan terus saling terkait. Pendidikan
menyangkut proses transmisi ilmu pengetahuan dan budaya, serta perkembangan keterampilan
dan pelatihan untuk tenaga kerja, dan politik berkenaan dengan praktik
kekuasaan, pengaruh dan otoritas yang berkenaan dengan pembuatan
keputusan-keputusan otoritatif tentang alokasi nilai-nilai dan sumber daya. Karena
keduanya sarat dengan proses pengalokasian dan pendistribusian nilai-nilai
dalam masyarakat, maka tidaklah sulit untuk memahami bahwa pendidikan dan
politik adalah dua perangkat aktivitas yang akan terus saling terkait dan
berinteraksi.